Facebook, Google, dan Twitter Akan Dikenakan Pajak di Indonesia

Pilih Promosi Media Sosial yang Tepat!
February 26, 2016
making the website
Who gets the credit for making the website?
March 1, 2017

Hal tersebut direncanakan bakal tertuang dalam suatu peraturan serta mulai diterapkan pada Maret mendatang. Peraturan ini tak hanya bakal memaksa Facebook, Google, serta Twitter namun juga semua perusahaan asing yang menjalankan usaha alias melakukan kegiatan di Indonesia.

Menkominfo berkata, desakan untuk menjadi BUT (Bentuk Usaha Tetap) tersebut berfungsi untuk melindungi konsumen di Indonesia serta argumen pajak. “Sekarang kami punya Facebook, Twitter, datanya digunakan apa? Kalau ada penyalahgunaan, mau komplain ke mana?” kata Rudiantara.

Soal pajak, Rudiantara menghitung, pajak di dunia digital berpotensi besar. Perhitungan ini didasarkan pada perhitungan pemasangan iklan yang dilakukan, baik oleh individu maupun perusahaan Indonesia, di dunia digital pada tahun 2015 yang mencapai 850 juta dollar AS.

“Itu 70 persen dikuasai oleh dua perusahaan digital dunia itu. Mereka membayar pajaknya di luar, tak fair, dong,” katanya. Rudiantara meningkatkankan, meski kebijakan ini mungkin memberatkan, pemerintah berharap, perusahaan digital dapat mematuhi aturan di Indonesia. “Sebab negara lain juga melakukan aturan ini,” katanya.

Syarat untuk menjadi BUT, perusahaan asing wajib mempunyai kantor serta karyawan di Indonesia. Selain itu, mereka wajib tunduk terhadap undang-undang tergolong undang-undang perpajakan. Artinya, setiap transaksi yang dilakukan di Indonesia bakal dikenai PPh (pajak penghasilan) badan serta PPN (pajak pertambahan nilai) untuk setiap transaksi yang dilakukan di Indonesia.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.